, JAKARTA – Pemerintah merencanakan pembangunan
sekolah rakyat
yang akan direalisasikan di sejumlah daerah di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin memulai pembangunan sekolah rakyat pada 2025. Sekolah tersebut akan menyerap masyarakat bawah, dengan anggaran diberikan penuh oleh pemerintah pusat.

Berikut ini sejumlah fakta mengenai pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah di Indonesia.

Fakta Pembangunan Sekolah Rakyat

1. Tujuan Sekolah Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Cak Imin, pembangunan sekolah dimulai pada tahun ajaran baru dengan menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

2. Ada Sekitar 50 Sekolah, Anggaran Rp100 M per Sekolah

Cak Imin pun mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut akan menelan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap satu unit sekolah yang dibangun.

“[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah.

3. Butuh 60.000 Guru

Lebih lanjut Cak Imin menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

Dia mengatakan bahwa kebutuhan ini muncul seiring dengan rencana pembangunan puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah. Meskipun, skema rekrutmen guru masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan dua opsi, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru.

“Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya. Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

60.000 Guru PPG…

Sejalan dengan itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.

Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka.

“Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujarnya dikutip dari situs resmi Kemensos.

4. Kurikulum yang Dipakai

Mu’ti juga menyampaikan bahwa mengenai kurikulum di sekolah rakyat memiliki dua pilihan yang sedang dikaji. Yakni pertama mengikuti standar sekolah unggulan dengan standar internasional, yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Opsi kedua adalah menerapkan kurikulum nasional yang berlaku saat ini di sekolah-sekolah umum di Indonesia.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah rakyat yang mengikuti skema sekolah unggulan akan mengadopsi standar internasional, seperti yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda.

Sementara itu, sekolah rakyat yang memilih skema kedua akan mengikuti standar kurikulum nasional yang telah diterapkan di sekolah-sekolah umum.

“Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” pungkas Mu’ti.

Pemerintah juga menyiapkan kurikulum modern untuk jenjang SMP dan SMA yang diharapkan akan lebih teknologi, karena akan dikenalkan dengan coding, cybersecurity, hingga data sains.

5. Siap Beroperasi Juli 2025

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.

Untuk proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.

Nantinya, peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

6. 1.000 Siswa Siap Masuk Sekolah Rakyat di Malang

Sekolah Rakyat di Kota Malang diproyeksikan dapat beroperasi mulai Juli 2025 dengan menampung 1.000 siswa.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan pembangunan dan penyiapan Sekolah Rakyat Kota Malang telah mencapai 90%, tinggal perhituingan RAB dari Kementerian PUPR.

“Pembangunan Sekolah Rakyat akan memanfaatkan dua lokasi strategis di lawasan Malang Timur, yaitu eks Poltekom dan eks Rusunawa Pendidikan. Nantinya akan ada akses langsung dari Sekolah Rakyat ke Rusunawa Pendidikan agar pergerakan siswa lebih aman dan nyaman,” ujarnya di sela-sela pembukaan Omah Singosari di Kajoetangan, Sabtu (26/4/2025).

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school dengan fasilitas lengkap. Bangunannya terdiri dari 62 ruangan di tiga lantai di masing-masing lokasi. Dengan sedikit perbaikan, maka Gedung tersebut sudah siap digunakan.